Dari Transparansi Kampung, Mendukung Kinerja Bupati Jayapura

Bagi saya, transparansi pemerintahan tidak selalu harus dimulai dari sistem yang rumit. Kadang, langkah paling sederhana justru memiliki dampak yang besar: membuka informasi anggaran kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami. Pengalaman mendukung transparansi kampung di Kabupaten Jayapura menjadi salah satu pengalaman yang cukup berkesan bagi saya. Salah satunya melalui penyajian Infografik Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang dibuat agar masyarakat dapat melihat dari mana uang kampung berasal dan untuk apa anggaran tersebut digunakan.

Salah satu dokumentasi yang masih saya simpan adalah Infografik APBK Kampung Omon, Distrik Gresi Selatan, Kabupaten Jayapura, Tahun 2016. Infografik tersebut tidak hanya menampilkan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga memvisualisasikan proporsi penggunaan anggaran. Pendapatan kampung saat itu ditampilkan sebesar sekitar Rp1,228 miliar, sementara belanja mencapai sekitar Rp1,396 miliar. Anggaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bidang pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan pendekatan visual seperti ini, dokumen anggaran yang biasanya terasa “berat” bisa menjadi informasi yang lebih mudah dibaca oleh masyarakat.

Yang menarik bagi saya bukan semata-mata desain infografiknya. Yang lebih penting adalah gagasan di belakangnya: anggaran publik seharusnya dapat dilihat dan dipahami oleh publik. Prinsip ini juga sejalan dengan regulasi Kabupaten Jayapura yang menempatkan pengelolaan keuangan kampung pada asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Jayapura kemudian secara terbuka mendorong kampung dan distrik untuk mempublikasikan anggaran dan kegiatan yang mereka kerjakan agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

Pada masa kepemimpinan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, gagasan tentang pemerintahan yang terbuka dan pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari perjalanan Kabupaten Jayapura. Dokumentasi yang saya miliki memperlihatkan bagaimana pendekatan e-government, keterbukaan informasi dan transparansi APBK mulai dipertemukan. Dalam pemberitaan resmi Pemkab Jayapura, Mathius Awoitauw juga pernah menegaskan bahwa kampung harus terbuka mengenai pengelolaan anggaran dan masyarakat perlu dilibatkan sebagai pengontrol penggunaan keuangan negara sampai ke tingkat kampung.

Bagi saya, hal tersebut penting karena transparansi bukan berarti sekadar memasang baliho berisi angka. Transparansi yang baik harus menjawab pertanyaan sederhana masyarakat: berapa uang yang diterima kampung, berasal dari mana, digunakan untuk apa, berapa yang dialokasikan untuk pembangunan, berapa untuk pemberdayaan, dan apa hasilnya. Karena itu, infografik APBK menjadi salah satu bentuk komunikasi publik yang menarik. Data yang sebenarnya bersifat administratif diterjemahkan menjadi informasi yang lebih dekat dengan kehidupan warga.

Pengalaman di Kampung Omon juga mengingatkan saya bahwa digitalisasi desa atau kampung seharusnya tidak berhenti pada penggunaan aplikasi. Teknologi harus membantu pemerintah menjadi lebih terbuka, sementara masyarakat menjadi lebih mudah memahami apa yang dikerjakan pemerintah. Beberapa tahun kemudian, Kabupaten Jayapura juga telah mendorong seluruh kampung menggunakan Siskeudes untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan kampung dan mendukung transparansi APBK. Pemerintah Kabupaten Jayapura bahkan kembali menegaskan kewajiban publikasi APB Kampung melalui baliho agar masyarakat dapat melihat anggaran yang dikelola kampung.

Saya melihat pengalaman tersebut sebagai bagian kecil dari perjalanan panjang membangun pemerintahan yang lebih transparan dari tingkat paling bawah. Sebagai orang yang sejak lama berkecimpung dalam literasi digital, desa, dan pemanfaatan teknologi untuk masyarakat, saya percaya bahwa teknologi terbaik bukanlah teknologi yang paling canggih, tetapi teknologi yang membuat informasi publik lebih mudah dipahami dan digunakan. Karena itu, ketika sebuah pemerintah daerah membuka ruang untuk transparansi, lalu ada masyarakat, pendamping, desainer, penggiat teknologi dan perangkat kampung yang ikut menerjemahkan data menjadi informasi publik, semuanya sebenarnya sedang membangun satu hal yang sama: kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada akhirnya, saya melihat transparansi APBK Kampung Omon bukan hanya sebagai sebuah infografik yang pernah dibuat pada 2016. Ia adalah bagian dari sebuah gagasan yang jauh lebih besar: bahwa pembangunan kampung perlu disertai keterbukaan informasi. Pemerintah bekerja, masyarakat mengetahui; pemerintah membangun, masyarakat dapat melihat; dan anggaran publik tidak berhenti menjadi angka dalam dokumen, tetapi berubah menjadi informasi yang bisa dipahami dan diawasi bersama. Bagi saya, inilah salah satu bentuk kecil bagaimana teknologi dan komunikasi visual dapat ikut mendukung kinerja pemerintahan daerah dan memperkuat semangat good governance di Kabupaten Jayapura.