Transparansi Desa: Tak Sekadar Angka

Banyak pihak yang mengira, transparansi anggaran itu cukup dengan memajang angka-angka rencana dan realisasi anggaran setiap tahun. Padahal, lebih dari itu, masyarakat berhak tahu dan terlibat dalam semua proses perencanaan, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan, hingga penetapan anggaran, serta musyawarah laporan realisasi anggaran di tahun berikutnya.

Saya sendiri sejak 2016 telah menginisiasi model publikasi APBDesa “gaya baru”, yakni dengan desain infografik APBDesa. Baik infografik APBDesa awal tahun, infografik APBDesa Perubahan, biasanya di tengah tahun, hingga infografik Realisasi APBDesa di akhir tahun.

Tak hanya membuat, saya juga aktif mengedukasi desa, baik pemerintahan maupun masyarakatnya, agar memiliki pemahaman yang utuh tentang apa itu transparansi yang sesungguhnya. Transparan, bukan sekadar bisa membuat dan memasang banyak baliho berisi angka dan gambar, tetapi juga transparan dalam setiap proses dan tahapan penggunaan anggarannya.

Dari sekian banyak desa yang telah saya bantu buat desain Infografik APBDesa, masih banyak pula yang beranggapan bahwa memajang besar-besar angka-angka APBDesa itu cukup disebut sebagai transparansi. Padahal, transparansi yang sesungguhnya dimulai justru jauh sebelum baliho infografik APBDesa itu dibuat dan dipajang.

APBDesa hakikatnya adalah rincian dari rencana pembangunan tahunan yang telah disepakati bersama dalam forum Musyawarah Desa, sebuah forum tertinggi di desa. Forum ini difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, diikuti oleh perwakilan warga yang secara demokratis ditentukan hingga dapat benar-benar mewakili keseluruhan masyarakat desa, baukan hanya elit-elit desa.

Perlu diingat, APBDesa tahunan itu adalah turunan dari RPJM Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun untuk 6 tahun, sesuai masa jabatan seorang Kepala Desa. Hal ini yang sering diabaikan oleh warga, karena ketidaktahuannya. Masyarakat desa berhak terlibat aktif dan mengusulkan apa pun yang menjadi hajat hidup mereka dalam RPJM Desa, yang ditetapkan beberapa waktu setelah seorang Kepala Desa terpilih. Biasanya, RPJM Desa adalah penjabaran dari Visi dan Misi kepala desa, yang disinkronisasi dengan Program-program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di mana desa itu berada.

Kesimpulan sederhananya, transparansi desa itu bukan hanya tentang berapa pendapatan dan belanja tahunan desa, tetapi juga dimulai dari RPJM Desa, baru dituangkan dalam APBDesa tahunan, jika ada penyesuaian ada APBDesa perubahan, dan laporannya ada pada Realisasi APBDesa.

Jangan terlena dengan pajangan baliho-baliho besar berisi angka-angka cantik. Penting juga untuk memastikan proses musyawarah desa tentang penetapan RPJM Desa di awal masa jabatan Kepala Desa dan APBDesa setiap tahunnya melibatkan peran aktif masyarakat secara demokratis.